Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono bersama Tim Kunspek mengunjungi Kantor BKIPM Padang, Provinsi Sumatra Barat.Foto:Andri/rni

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono mengatakan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Padang memiliki peran sangat strategis dalam mencegah masuk, keluar, dan berkembangnya hama penyakit ikan ke dalam atau ke luar negara Indonesia. Stasiun karantina ini berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi sumber daya hayati asli Indonesia, baik dari kejahatan pencurian, perdagangan dan peredaran secara illegal.

“Seiring dengan itu, BKIPM juga perlu meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa ikan-ikan yang diekspor itu aman dan sehat untuk diekspor. Jika semuanya baik, dapat dipastika permintaan ekspor ikan di Sumatera Barat  akan meningkat,” ujarnya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Kantor BKIPM Padang, Provinsi Sumatra Barat, Kamis (24/1/2019).

Untuk memperkuat BKIPM, Komisi IV DPR RI sedang melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang sedang dibahas bersama pemerintah. Revisi ini akan menekankan pada kelembagaan dimana penyelenggaraan karantina diintregasikan dan dikoordinasikan dalam bentuk satu badan, sehingga terpadu, modern, kuat dan efektif.

Lebih lanjut legislator Partai Golkar ini mengatakan, revisi tersebut dilakukan dalam rangka untuk penajaman dan penguatan UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang sudah dirasa perlu ada penyesuaian-penyesuaian dengan teknologi dan informasi yang berkembang dan regulasi yang dinamis.

Selain itu, ia memaparkan, karena UU tersebut sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman, lingkungan strategis yang begitu cepat, tingginya volume serta arus perdagangan antarnegara dan antardaerah yang sangat kompleka terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran ikan langka.

“Sehingga Komisi IV DPR RI bersama pemerintah sepakat untuk merampungkan revisi UU tersebut dalam rangka untuk menjadikan usaha perlindungan sumber daya alam hayati menjadi optimal,” tandas legislator dapil Gorontalo itu. (man/sf)